Upaya Pencegahan Demam Berdarah (DBD)

Partisipasi Masyarakat

Upaya masyarakat dalam pencegahan penyakit DBD dapat dilakukan secara individu atau perorangan dengan jalan meniadakan sarang nyamuk dalam rumah. Cara terbaik adalah pemasangan kasa penolak nyamuk. Cara lain yang dapat dilakukan ialah:

-    Menggunakan  mosquito repellent (anti nyamuk oles) dan insektisida dalam bentuk spray

-    Menuangkan air panas pada saat bak mandi berisi air sedikit

-    Memberikan cahaya matahari langsung lebih banyak kedalam rumah (Soedarmo, 2005).

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah suatu proses di mana individu, keluarga, dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberantasan vektor di rumahnya. Peningkatan partisipasi masyarakat menumbuhkan berbagai peluang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif berkontribusi dalam pembangunan (Depkes RI, 2005).

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri (Notoatmodjo, 2005)

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat, memprakarsai dialog lintas sektoral secara berkelanjutan, menciptakan rasa memiliki terhadap program yang sedang berjalan, penyuluhan kesehatan dan memobilisasi serta membuat suatu mekanisme yang mendukung kegiatan masyarakat (Depkes RI, 2005:).

Partisipasi masyarakat dalam tingkat individu dapat dilakukan dengan mendorong atau menganjurkan dalam kegiatan PSN dan perlindungan diri secara memadai. Pelaksanaan kampanye kebersihan yang intensif dengan berbagai cara merupakan upaya di tingkat masyarakat. Memperkenalkan program pemberantasan DBD pada anak sekolah dan orang tua, mengajak sektor swasta dalam program pemberantasan virus dengue, menggabungkan kegiatan pemberantasan berbagai jenis penyakit yang disebabkan serangga dengan program pemberantasan DBD agar memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu peran partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan pemberian insentif seperti pemberian kelambu atau bubuk abate secara gratis bagi yang berperan aktif (Soegijanto, 2006).

Kebijakan Pemerintah

Bila dilihat dari aspek sistem kebijakan dalam peningkatan derajat kesehatan melalui pemberantasan penyakit DBD maka ada tiga elemen, bahkan ada empat elemen yang mencakup hubungan timbal balik dan mempunyai andil di dalam kebijakan karena memang mempengaruhi dan saling dipengaruhi oleh suatu keputusan (Koban, 2005). Adapun elemen tersebut antara lain adalah:

a.  Kebijakan publik (Undang-Undang/Peraturan, Keputusan yang dibuat oleh Badan dan Pejabat Pemerintah).

b.  Pelaku kebijakan (kelompok warga negara, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih).

c.  Lingkungan kebijakan (geografi, budaya, politik, struktural sosial dan ekonomi).

d.  Sasaran kebijakan (masyarakat).

Elemen-elemen tersebut secara skematis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sejalan dengan teori sistem kebijakan maka keberhasilan program pemberantasan virus  Dengue  sangat didukung dengan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang penyakit menular dan wabah. Perundang-undangan ini memberikan wewenang kepada petugas kesehatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan saat terjadi wabah atau KLB di masyarakat (Koban, 2005).

Penyusunan undang-undang harus mempertimbangkan komponen penting dalam program pencegahan dan pengawasan virus Dengue dan nyamuk  Aedes aegypti, yaitu mengkaji ulang dan mengevaluasi efektifitas undang-undang, dirumuskan berdasarkan perundang-undangan sanitasi yang telah diatur oleh Departemen Kesehatan, menggabungkan kewenangan daerah sebagai pelaksana, mencerminkan koordinasi lintas sektor, mencakup seluruh aspek sanitasi lingkungan, mencerminkan kerangka administrasi hukum yang ada dalam konteks administrasi secara nasional dan sosialisasi undang-undang kepada masyarakat. Di Indonesia kelompok kerja pemberantasan DBD disebut dengan POKJANAL DBD dan POKJA DBD tingkat Desa/Kelurahan (Koban, 2005).

Diharapkan perilaku masyarakat akan berubah jika ada peraturan dan kepastian hukum (law enforcement) yang mengikat dan mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit DBD di lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Koban, 2005).